JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga pasokan gas guna kebutuhan pembangkit listrik dan distribusi melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Hingga kini, ketersediaan pasokan tersebut dipastikan hanya aman sampai September 2025.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kurnia Chairi, mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan sejak tahun lalu menjadi tantangan utama dalam menjaga kestabilan pasokan. Meski belum ada kekurangan, upaya antisipatif telah dilakukan guna memastikan distribusi gas tetap berjalan lancar ke sektor-sektor vital.
Permintaan Gas Naik, Pemerintah Genjot Strategi Pemenuhan
Menurut Kurnia, kebutuhan gas untuk pembangkit dan PGN meningkat signifikan sejak 2024. Hal ini terlihat dari kontrak jangka panjang dengan PLN yang mencatat lonjakan dari 60 kargo gas per tahun menjadi 100 kargo per tahun di 2025.
“Kebutuhan memang meningkat, kita berkontrak dengan PLN jangka panjang 60 kargo per tahun, kebutuhan sejak 2024 meningkat, tahun ini 100 kargo per tahun. Bagaimana memenuhi kebutuhan gasnya? Sampai sekarang Agustus – September terpenuhi untuk pembangkit dan PGN,” ujarnya saat konferensi pers di kantor SKK Migas.
Namun demikian, keberlanjutan pasokan setelah bulan September belum bisa dipastikan sepenuhnya. Karena itu, sejumlah strategi terus dikembangkan pemerintah bersama pihak terkait.
Langkah pertama yang diambil adalah mempercepat produksi gas. Pemerintah bersama kontraktor dan operator lapangan migas diminta untuk mempercepat proses eksplorasi dan distribusi gas dari sumber domestik.
Selain itu, wilayah dengan kebutuhan gas tinggi kini mulai dipenuhi melalui pasokan LNG (liquefied natural gas). Strategi ini menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan pasokan dari sumber utama.
“Kita lakukan juga pengisian wilayah yang kebutuhan gas dengan LNG,” tambah Kurnia.
Penjadwalan Ulang Ekspor Hingga Swap Gas
Langkah lain yang ditempuh SKK Migas adalah menyesuaikan jadwal ekspor LNG dari Indonesia. Penjadwalan ulang ini dilakukan tanpa membatalkan kontrak yang sudah disepakati dengan negara-negara mitra.
“Bukan dibatalkan ya, tapi dijadwalkan ulang. Kami bicara dengan produsen, konsumen gasnya,” terang Kurnia.
Dalam proses ini, koordinasi intensif terus dilakukan antara pemerintah, produsen LNG, dan pihak-pihak yang menjadi konsumen ekspor, agar penyesuaian jadwal tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun kontraktual.
Selain menyesuaikan ekspor, pemerintah juga memaksimalkan upaya swap gas domestik. Salah satu langkah konkret adalah memanfaatkan potensi swap antara gas dari Natuna dan Sumatera dengan alokasi gas yang semula ditujukan untuk ekspor ke Singapura.
Penurunan permintaan dari konsumen di Singapura sebesar 25 hingga 31 MMscfd (juta standar kaki kubik per hari) memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengalihkan pasokan tersebut ke sektor pembangkit dan distribusi dalam negeri.
“Mudah-mudahan dengan swap gas bisa kita atasi,” ujar Kurnia optimistis.
Perlu Kepastian Pasokan Jangka Panjang
Meski berbagai langkah telah disiapkan dan sebagian telah dijalankan, pemerintah tetap menyadari pentingnya kejelasan pasokan gas dalam jangka panjang. Keberlangsungan pasokan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas listrik nasional serta kelangsungan operasi industri dan rumah tangga yang bergantung pada distribusi gas melalui PGN.
Dengan proyeksi peningkatan kebutuhan gas yang terus berlangsung, diperlukan strategi jangka menengah dan panjang agar sektor energi nasional tidak terganggu.
Koordinasi antara SKK Migas, produsen migas, dan instansi terkait akan terus diperkuat agar penyediaan energi tetap terjaga, terutama dalam menghadapi periode krusial setelah September.
