JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa tingginya harga garam nasional banyak dipengaruhi kendala logistik. Distribusi yang belum optimal di sentra tambak membuat harga garam di tingkat konsumen relatif tinggi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan bahwa perbaikan jalur distribusi sangat diperlukan. “Termasuk untuk yang membuat harga garam tinggi. Salah satunya adalah jalur distribusi yang kurang bagus, perbaikan jalan, pelabuhan, itu kita harus menggandeng teman-teman di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan, memperbaiki jalan,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari di Jakarta.

Kolaborasi Antar Kementerian Diperlukan

Frista menilai penguatan sektor garam harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengolahan, semua memerlukan kerja sama lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif.

KKP tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam perbaikan infrastruktur pendukung. Untuk itu, koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan menjadi kunci untuk perbaikan jalan serta pembangunan pelabuhan.

Kolaborasi ini penting karena logistik memengaruhi biaya dan kualitas garam yang sampai ke konsumen. Tanpa dukungan infrastruktur, harga garam di pasar tetap tinggi meski produksi meningkat.

Selain itu, KKP menggandeng Kementerian Sekretariat Negara untuk pengawalan regulasi. Bappenas dan Kemenko Pangan juga dilibatkan untuk memastikan swasembada garam terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Peran Kementerian Perdagangan dan Perindustrian

Frista menekankan bahwa pengguna garam mayoritas berasal dari sektor industri. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian harus ikut mendukung ketersediaan garam yang stabil dan berkualitas.

Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga menjaga kelangsungan industri yang membutuhkan garam. Dengan koordinasi yang baik, harga garam dapat lebih terkendali dan produksi lebih efisien.

KKP juga melakukan pemetaan kebutuhan industri agar pasokan garam sesuai spesifikasi. Hal ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi garam nasional agar lebih kompetitif di pasar domestik.

Penguatan Petambak dan Teknologi Produksi

Selain fokus pada distribusi, KKP memperkuat sektor hulu melalui dukungan pada petambak garam rakyat. Perbaikan saluran air menjadi prioritas agar kualitas air baku ke tambak lebih baik.

Penyediaan sarana pengolahan dan sarana penyimpanan garam juga dilakukan untuk menjaga kualitas hasil produksi. Pendekatan ini memastikan petambak mampu menghasilkan garam berkualitas industri meski menghadapi kendala iklim dan musim.

Frista menekankan bahwa pengembangan teknologi garam membutuhkan investasi besar. “KKP tidak mungkin sendiri, apalagi untuk pengembangan teknologi yang butuh modal atau butuh capex triliunan, itu tidak mungkin dilakukan semuanya oleh APBN, makanya kami bekerjasama dengan PT Garam,” ujarnya.

Kerja sama dengan PT Garam bertujuan mengembangkan teknologi pengolahan modern. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas garam, mengurangi kerugian produksi, dan menekan harga di pasar.

Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri

KKP menginginkan hilirisasi garam menjadi solusi jangka panjang untuk kemandirian nasional. Dari hulu hingga hilir, produksi garam diarahkan agar memenuhi standar industri dan konsumsi domestik.

Pendekatan hilirisasi juga mencakup penguatan fasilitas pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Dengan strategi ini, garam nasional dapat bersaing dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Investasi dalam teknologi pengolahan memungkinkan produksi garam lebih stabil sepanjang tahun. Hal ini penting karena produksi garam tradisional sangat bergantung pada cuaca dan musim panas yang terbatas.

KKP menargetkan bahwa dengan hilirisasi dan dukungan teknologi, petambak garam dapat memperoleh keuntungan lebih tinggi. Selain itu, kualitas garam yang lebih baik meningkatkan daya saing di pasar industri dan ekspor.

Perbaikan infrastruktur logistik menjadi kunci agar garam dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan biaya lebih rendah. Jalan dan pelabuhan yang memadai juga mempermudah akses ke pasar lokal maupun industri.

Kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan mengurangi kendala administratif. Regulasi dan pengawasan yang baik memastikan program swasembada garam dapat berjalan lancar dan efektif.

Penguatan sektor garam ini tidak hanya soal harga, tetapi juga kesejahteraan petambak. Infrastruktur yang memadai, teknologi modern, dan koordinasi antarinstansi diharapkan membuat sektor garam lebih produktif dan mandiri.

KKP juga menekankan pentingnya integrasi antara produksi garam dan kebutuhan industri. Dengan demikian, harga garam dapat stabil dan tersalurkan sesuai kebutuhan konsumen maupun industri.

Dampak jangka panjang dari strategi ini adalah tercapainya swasembada garam nasional. Selain itu, sektor garam yang kuat juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi berbasis kelautan.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi intensif, KKP optimistis hambatan logistik dan distribusi bisa diatasi. Langkah ini menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mandiri dalam produksi dan pengelolaan garam.

Pendekatan ini diharapkan mendorong sektor garam nasional lebih modern dan berdaya saing. Petambak rakyat, industri, dan konsumen akan merasakan manfaat dari peningkatan kualitas, efisiensi distribusi, dan harga yang lebih wajar.

KKP terus memonitor perkembangan proyek dan dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen. Evaluasi berkala memastikan kebijakan tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.

Dengan fokus pada infrastruktur, teknologi, dan kolaborasi lintas kementerian, harga garam nasional diharapkan turun dalam jangka menengah. Hal ini menjadi langkah strategis menuju kemandirian garam dan penguatan industri terkait.