JAKARTA - Tingkat optimisme terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai belum memadai guna menopang kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara berkesinambungan.
Peneliti senior sekaligus Direktur Riset Bidang Keuangan dan Ekonomi Digital CORE Indonesia, Etikah Karyani, menyampaikan bahwa pasar saham tidak sekadar mencermati target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, melainkan turut menaruh perhatian pada kredibilitas kebijakan yang diterapkan.
Hal tersebut menjadi krusial ketika terpampang target ambisius bagi IHSG untuk kembali memijak level 9.000 pada tahun 2027.
Etikah menilai, target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai, namun tidak cukup apabila hanya menggantungkan harapan pada optimisme dari RAPBN 2027 serta patokan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen.
"Kalau ditanya bisa kembali ke 9.000 pada 2027, mungkin saya akan mengatakan bisa jadi mungkin, tapi target itu sangat ambisius," kata Etikah dalam diskusi bertajuk Mengupas Nota Keuangan RAPBN 2027 yang diselenggarakan oleh CORE Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Menurut penjelasannya, iklim pasar memerlukan aspek yang lebih luas dibanding sebatas target pertumbuhan ekonomi. Para investor akan mengukur apakah arah kebijakan pemerintah mengantongi kredibilitas serta sanggup menyuguhkan kepastian bagi para pelaku pasar.
"Pasar, bagaimanapun, kembali kepada teori yang namanya efficient market hypothesis atau signaling. Teori bahwa pasar itu perlu melihat credible policy," ujar Etikah.
Kredibilitas makroekonomi jadi kunci
Etikah mengutarakan bahwa kredibilitas kebijakan pemerintah salah satunya tecermin dari kondisi makroekonomi.
Sejumlah indikator yang menjadi sorotan investor antara lain berupa stabilitas kurs rupiah, laju inflasi, penetapan suku bunga Bank Indonesia (BI), hingga kredibilitas defisit fiskal.
"Kalau kami lihat sekarang, rupiah stabil. Misalnya, inflasi terkendali, BI Rate sudah, defisit fiskal kredibel, misalnya," kata Etikah.
Di samping itu, menurut pandangannya, pasar bakal mencermati apakah muncul anggapan bahwa kebijakan fiskal pemerintah terlampau menekan independensi moneter.
"Dan tidak ada persepsi bahwa kebijakan fiskal itu terlalu menekan independensi moneter," tutur dia.
Menurut Etikah, pelbagai kondisi tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pasar pada 2027. Meski demikian, kondisi makroekonomi semata belum cukup memadai guna mendongkrak IHSG naik secara konsisten. Faktor lain yang wajib diperhatikan yakni mutu kualitas emiten yang melantai di bursa.
IHSG tak boleh bergantung pada beberapa saham besar
Etikah menegaskan bahwa pembenahan mutu emiten beserta kedalaman pasar (market breadth) memegang peranan penting bagi pertumbuhan IHSG.
Menurut analisisnya, pergerakan indeks tidak semestinya terlampau bergantung pada dinamika beberapa saham berkapitalisasi raksasa saja.
"Jadi, ada perbaikan kualitas sisi emiten dan nafasnya market atau sebagai market breadth. Jadi, IHSG itu enggak boleh terlalu bergantung pada beberapa saham besar," ujar Etikah.
Ia mengungkapkan, sejauh ini transaksi pasar masih didominasi oleh pergerakan saham dari sektor perbankan dan komoditas. Kondisi ini menuntut agar reli penguatan IHSG dibarengi oleh perluasan partisipasi saham dari pelbagai sektor lainnya.
"Jangan terlalu bergantung pada saham besar juga, free float-nya yang tipis," katanya.
Menurut Etikah, penguatan porsi free float menjadi agenda yang perlu diakselerasi oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tata kelola emiten perlu diperkuat
Di samping struktur pasar, Etikah menggarisbawahi bahwa aspek tata kelola (governance) turut menjadi perhatian utama investor. Ia membeberkan beberapa persoalan penting, mulai dari mutu penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), transparansi beneficial ownership, hingga tindakan tegas terhadap praktik manipulasi pasar.
"Governance itu pasti isunya adalah governance. S&P atau lembaga rating lainnya itu isunya adalah governance, kualitas IPO dan transparansi dari beneficial ownership," ujar Etikah.
Menurut penjelasannya, penindakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar merupakan bagian mutlak dari langkah membenahi mutu pasar modal.
"Dan manipulasi pasar itu harus ditegakkan," lanjutnya.
Pasar modal harus menjadi sumber pembiayaan
Etikah turut menilai bahwa laju kenaikan IHSG secara berkelanjutan wajib disokong oleh optimalisasi fungsi pasar modal selaku wahana pembiayaan sektor riil.
Dengan begitu, pasar modal tidak sekadar bertindak sebagai gelanggang perdagangan saham semata, melainkan menjelma menjadi sarana pendanaan bagi kegiatan ekonomi dan investasi.
"Kemudian yang lainnya adalah bikin pasar modal itu jadi pembiayaan sektor riil. Jadi, bukan sekadar jadi arena trading," kata Etikah.
Menurut penjelasannya, RAPBN 2027 mampu mengambil peran bilamana sanggup memacu kucuran investasi swasta sekaligus mendongkrak profitabilitas korporasi.
"Kalau misalnya tadi RAPBN 2027, katakanlah mampu mendorong investasi swasta, profitabilitas, koperasi atau yang lain, maka pada akhirnya indeks naik itu secara sustainable," ujarnya.
Dengan demikian, pertumbuhan perolehan laba perusahaan menjadi pilar krusial yang patut diperhatikan. Etikah menandaskan bahwa kenaikan laba yang melandasi lonjakan harga saham harus murni mencerminkan perbaikan kinerja operasional, bukan sekadar dipicu oleh imbas likuiditas.
"Kalau misalnya tadi laba perusahaan itu tumbuh bukan hanya karena masalah likuiditas atau yang istilah yang selama ini kalau di market itu goreng-menggoreng itu," katanya.
Investor butuh kepastian kebijakan
Di luar fondasi fundamental ekonomi dan emiten, Etikah menganggap kepercayaan investor sebagai faktor penentu perkembangan pasar modal.
Rasa percaya tersebut wajib dibangun, baik terhadap investor asing maupun investor domestik.
"Bagaimana mendorong investor itu trust, ya, baik itu asing maupun domestik," ujar Etikah.
Menurut penjelasannya, para investor dipastikan bakal menilai konsistensi regulasi, kepastian payung hukum, serta tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Karena investor pasti akan melihat yang namanya konsistensi regulasi, kepastian hukum, dan kemudian tata kelola BUMN," katanya.
Etikah juga menyentuh perihal kebijakan Pusat Keuangan Internasional atau PFII. Menurut pandangannya, para pelaku pasar bakal mencermati apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memperdalam kapasitas pasar atau justru memicu timbulnya regulatory arbitrage.
"Dan antara itu, apakah misalnya tadi kebijakan PFII itu benar-benar bisa memperdalam pasar dan bukan menciptakan malah menjadi regulatory arbitrage," ujar dia.
Pasar tidak takut improvisasi, tetapi ketidakpastian
Etikah memaparkan bahwa gejolak yang melanda pasar tiap kali Presiden menyampaikan pidato bukan berakar dari hadirnya improvisasi dalam penyampaian. Menurut penjelasannya, hal yang paling dikhawatirkan oleh pasar adalah ketidakpastian arah kebijakan.
"Pasar enggak takut dengan improvisasi. Selama ini, kalau di media itu, setiap kali pidato Presiden, kemudian pasar gejolak, yang ditakutkan oleh market itu sebenarnya masalah certainty, ketidakpastian kebijakan," kata Etikah.
Oleh karena itu, ia menilai pernyataan publik pemerintah wajib selaras dengan kerangka kebijakan yang telah disahkan.
"Karena itu penting, bukan untuk membaca teks atau tidak, tapi lebih kepada memastikan setiap pernyataan publik itu konsisten dengan tadi. Kalau kami bicara bank, berarti kerangka fiskalnya. Kemudian moneter juga regulasi yang sudah diumumkan," ujarnya.
Mempertimbangkan pelbagai faktor tersebut, Etikah menyatakan masih melihat adanya ruang bagi IHSG untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi pada 2027, termasuk menembus level 9.000.
Kendati demikian, nada optimisme tersebut tetap bergantung pada syarat-syarat tertentu.
"Jadi memang kalau saya bilang paling fair saja saya menyatakan optimisme aja. Tapi conditional," ujar Etikah.
