JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tanggapan atas pandangan sejumlah fraksi DPR RI perihal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Nota Keuangan.
Ia memberikan penegasan bahwa RAPBN 2027 dirancang guna senantiasa menyokong agenda pembangunan nasional di tengah dinamika gejolak perekonomian global.
“APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Merespons pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mendorong agar alokasi belanja negara diarahkan secara lebih selektif pada program yang menghadirkan dampak ekonomi dan sosial terbesar untuk publik, Purbaya menyampaikan poin tersebut telah dirumuskan di dalam RAPBN 2027.
Sederet program mencakup percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga percepatan pembenahan sekolah dan madrasah.
Pemerintah turut mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di ranah kesehatan, pemerintah bakal melebarkan akses layanan, terkhusus bagi warga di wilayah tertinggal serta kawasan dengan keterbatasan fasilitas layanan dasar.
Langkah tersebut dieksekusi lewat penguatan transformasi sistem kesehatan, pengoptimalan pelayanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan, hingga revitalisasi rumah sakit.
Pemerintah juga bakal memperkokoh program perlindungan sosial (perlinsos) guna membantu warga mencukupi kebutuhan pokok, memelihara daya beli, mengentaskan kemiskinan, serta melebarkan taraf kesejahteraan.
“Pemerintah juga akan menyediakan rumah murah, melakukan renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta menata permukiman dan lingkungan,” ujar Menkeu.
Sementara dalam menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Purbaya mengutarakan pemerintah bakal terus menyempurnakan DTSEN sebagai acuan utama dalam merancang, mengeksekusi, serta mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” katanya.
Adapun Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari aktivitas ekonomi domestik sekaligus memacu penerimaan sektor perpajakan.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara Negara menyampaikan pihak pemerintah bakal memacu pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan demi menghadirkan ruang fiskal.
Upaya tersebut dieksekusi lewat penguatan tata kelola sumber daya manusia (SDM), peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyempurnaan sistem Coretax, CEISA, dan SIMBARA, termasuk melalui program bersama lintas instansi.
Selain itu, pemerintah bakal melangsungkan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lewat optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, hingga peningkatan layanan kementerian/lembaga.
DPR RI lantas menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan sederet asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.
Laju pertumbuhan ekonomi nasional dipatok menyentuh 6 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Tingkat inflasi pada 2027 ditargetkan terjaga di kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan di angka 6,9 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan menyentuh 75 dolar AS per barel. Sementara itu, lifting minyak ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.
Ditinjau dari target pembangunan, angka kemiskinan pada 2027 ditargetkan merosot menjadi 6,0-6,5 persen, dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen.
Penurunan tersebut diharapkan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta eksekusi APBN yang efektif.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2027 turut ditargetkan melandai menjadi 4,30-4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.
Di samping itu, rasio gini ditargetkan membaik ke level 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380. Indeks modal manusia juga ditargetkan meningkat mencapai 0,575.
