JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan komitmennya untuk menyokong instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait perluasan akses kepemilikan rekening perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini dipandang perseroan sebagai fondasi krusial dalam mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan, sekaligus memastikan masyarakat terhubung langsung dengan sistem perbankan formal.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Hery mengutarakan, agenda ini bukan cuma berfokus pada pembukaan rekening baru, melainkan menjamin keterlibatan publik dalam ekosistem keuangan resmi guna memperoleh akses beragam layanan perbankan.
Ia menambahkan, pembukaan akses tersebut wajib diselaraskan dengan program edukasi serta peningkatan literasi keuangan agar masyarakat paham manfaat perbankan dan makin terbiasa bertransaksi via kanal digital.
Melalui cara ini, kepemilikan rekening diproyeksikan menjadi pintu masuk publik menuju layanan keuangan yang lebih luas—mulai dari kebutuhan transaksi, simpanan, penerimaan bansos pemerintah, hingga akses produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta profil nasabah.
Hery menilai, ekspansi kepemilikan rekening membawa imbas strategis bagi penguatan ekonomi rakyat. Keterlibatan masyarakat yang kian meluas dalam ekosistem keuangan resmi membuka peluang lahirnya iklim ekonomi yang inklusif dan terdigitalisasi.
Untuk pelaku usaha mikro serta UMKM, keberadaan rekening perbankan bukan sekadar tempat menyimpan dana, melainkan rekam jejak transaksi yang mempermudah penetrasi ke berbagai fasilitas keuangan.
Di sisi lain, integrasi sistem pembayaran digital berbasis QRIS dapat mengoneksikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam jaringan ekonomi digital. Pemanfaatan QRIS sendiri disiapkan pemerintah sebagai salah satu instrumen penguat inklusi keuangan nasional.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kami bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Hery.
Sampai pada penghujung triwulan II 2026, BRI mencatatkan basis nasabah perorangan sebanyak 131 juta jiwa. Dari angka tersebut, pengguna aplikasi super BRImo menyentuh 49,7 juta pengguna.
Infrastruktur perseroan turut didukung oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, serta 1,13 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Hery.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai rekening bank guna memperkuat angka inklusi dan literasi keuangan nasional.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Indonesia tercatat mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa torehan tersebut terbilang positif dibanding capaian negara-negara anggota OECD.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo menugaskan bank-bank Himbara, khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyiapkan pembukaan rekening bagi publik.
Airlangga menambahkan, dalam merentangkan jangkauan kepemilikan akun bank, data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) bakal diselaraskan dengan sistem Bank Indonesia, terutama pada mekanisme pembayaran dan gateway system.
"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kami bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kami capai," ujar Menko Airlangga.
