KANALEKONOMI.ID — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta pembatalan perombakan besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan itu muncul setelah ditemukan sejumlah nama yang diduga melompati proses assessment talent management dalam rotasi pada 10 September lalu. Pembatalan ini menunda nasib ratusan pejabat di lingkungan dua direktorat jenderal tersebut.
Perombakan tersebut menyasar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu. Mayoritas posisi yang dirotasi berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nama "Ajaib" yang Tak Ikut Assessment
Bimo menyebut ada nama-nama yang masuk tanpa melalui proses assessment talent management. Menurut dia, hal itu menjadi alasan utama pihaknya meminta perombakan ditunda.
"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Ia menegaskan bahwa sinyal buruk dari proses tersebut berdampak pada pegawai lain yang telah mengikuti seluruh tahapan assessment. Bimo dan Djaka pun meminta agar keputusan perombakan dibatalkan lebih dulu.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Pejabat yang Melompati Proses Dikembalikan ke Posisi Semula
Bimo memastikan pejabat yang terindikasi melompati proses assessment akan dicoret dari daftar perombakan. Mereka akan dikembalikan ke posisi awal sebelum rotasi dilakukan.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terang Bimo.
Permintaan pembatalan itu, kata Bimo, sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menegaskan akan menjalankan prinsip talent management dan reformasi birokrasi. Bimo membenarkan bahwa langkah pembatalan berkaitan langsung dengan pernyataan Suahasil tersebut.
Suahasil Pelajari Proses Sebelum Ambil Keputusan
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang dilakukan pendahulunya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat di Kemenkeu. Ia menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Suahasil menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan lintas unit. Hal itu diperlukan karena ada posisi yang menuntut koordinasi antarunit eselon I.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.
Purbaya Sebut Perombakan Jadi Pemicu Pencopotan
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusannya merombak ratusan pejabat di Kemenkeu turut menjadi pemicu pencopotannya dari jabatan. Ia menyampaikan hal itu usai acara serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi yang menyebut pemecatannya dilatarbelakangi gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya. Ia menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," ujarnya.
Bagi pelaku pasar dan wajib pajak, polemik rotasi pejabat di DJP dan Bea Cukai menjadi perhatian karena kedua institusi memegang fungsi penerimaan negara. Kepastian kepemimpinan di level eselon menjadi salah satu faktor yang dipantau dalam menjaga stabilitas layanan perpajakan dan kepabeanan.
