KANALEKONOMI.ID — Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot secara mengejutkan dari kursi bendahara negara. Guru Besar Universitas Indonesia itu langsung menegaskan prioritasnya menjaga keuangan negara dan memastikan APBN bekerja untuk pertumbuhan.
Pelantikan Suahasil menutup masa jabatan Purbaya yang berlangsung singkat. Pergantian ini menjadi perhatian pasar karena terjadi di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan negara yang besar.
Usai dilantik, Suahasil menyampaikan arahan yang diterimanya dari Presiden Prabowo. Ia diminta menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 di posisi Menteri Keuangan.
"Saya berterima kasih sekali pertama kepada Republik Indonesia melalui Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan," kata Suahasil dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Senin (14/9/2026).
Tiga Fungsi APBN yang Ditekankan Suahasil
Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menegaskan APBN harus menumbuhkan dan menstabilkan ekonomi. Menurutnya, anggaran negara wajib memberi manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Manfaat itu bisa terwujud lewat konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, hingga kegiatan ekspor. "APBN yang bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor," jelasnya.
Suahasil juga meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Ia ingin institusi itu tetap kredibel dan dipercaya publik.
"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Beban APBN 2026 dan 2027
Postur APBN 2026 menetapkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dengan belanja Rp3.842,7 triliun. Defisit diproyeksikan Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu masih di bawah batas 3 persen yang ditegaskan Suahasil seusai dilantik. Namun kebutuhan anggaran belum berhenti di 2026.
Dalam kerangka awal RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun. Defisit direncanakan Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB.
Besarnya belanja itu membuat mandat menjaga kesehatan APBN jadi ujian berat. Pemerintah harus membiayai program prioritas sekaligus menjaga keseimbangan penerimaan, belanja, dan pembiayaan.
Pasar Menanti Arah Kebijakan Fiskal
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai pergantian Menteri Keuangan berpotensi mengubah arah kebijakan fiskal. Perubahan itu perlu diarahkan memperkuat keyakinan pasar terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
"Menteri keuangan yang baru kemungkinan memang akan mengubah arah kebijakan, terutama ke arah yang lebih membuat pasar yakin akan keberlanjutan fiskal," kata Eko dalam wawancara, Rabu (16/9/2026).
Eko menambahkan kredibilitas fiskal perlu dijaga lewat pengelolaan APBN yang memenuhi target defisit. Program prioritas beranggaran besar juga perlu ditinjau dari kesiapan dan kebutuhan riilnya.
"Jika ingin membuat fiskal kredibel, maka program prioritas beranggaran jumbo harus ditinjau ulang aspek kesiapan dan riil kebutuhan anggarannya," ujarnya.
Percepatan restitusi pajak dan peningkatan daya beli dinilai dapat memulihkan optimisme dunia usaha. Dua langkah itu menjadi sinyal yang ditunggu pelaku pasar di masa transisi.
Transisi Tidak Akan Mudah
Eko menilai masa transisi Suahasil tidak akan mulus meski ia dikenal pasar dan mendapat dukungan internal kementerian. Tekanan eksternal tetap perlu diantisipasi.
"Transisi ini tetap tidak akan mudah. Dari sisi internal kementerian tentu beliau mendapat dukungan penuh, ini modal yang sangat penting," kata Eko.
Dukungan internal dan rekam jejak Suahasil sebagai Guru Besar Universitas Indonesia menjadi modal awalnya. Pasar kini menunggu sinyal konkret soal arah fiskal dan prioritas belanja pemerintah ke depan.
