JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan komitmennya untuk melindungi petani lokal melalui kepastian harga gabah yang menguntungkan. Dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kabupaten Sumba Timur yang digelar pada Senin, 4 Agustus 2025, Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali (ULP), menegaskan bahwa harga gabah petani akan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap petani di Sumba Timur mendapatkan harga gabah yang layak, tanpa harus khawatir kehilangan nilai hasil panen mereka,” ujar ULP saat menanggapi permintaan fraksi-fraksi DPRD terkait kepastian harga dan penyerapan gabah di tingkat petani.
Harga Pembelian Pemerintah Jadi Patokan
Dalam paparannya, Bupati Umbu Lili menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Penetapan ini sekaligus mewajibkan Perum Bulog untuk membeli gabah dari petani sesuai harga tersebut, tanpa mempertimbangkan kadar air dan hampa.
“Bulog diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga tersebut agar mereka tidak mengalami kerugian, karena petani adalah ujung tombak ketahanan pangan di daerah ini,” tegasnya.
Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan juga dukungan aparat TNI serta Polri. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memastikan penyerapan hasil panen berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan agar tidak terjadi permainan harga di tingkat tengkulak maupun pedagang pengumpul. Hal ini dilakukan supaya petani bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan harga yang telah ditetapkan.
Perlindungan Petani Jadi Prioritas Pembangunan
Tidak hanya fokus pada harga gabah, Bupati ULP menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian di Sumba Timur juga mencakup akses pasar, distribusi hasil pertanian, dan dukungan permodalan bagi petani kecil. Menurutnya, keberlanjutan sektor pertanian akan terjaga jika petani diberi perlindungan secara menyeluruh.
“Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah. Melindungi mereka bukan hanya soal menjaga harga gabah, tetapi juga memastikan rantai distribusi berjalan baik dan petani memiliki akses modal yang memadai,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan program-program pertanian yang berkelanjutan. Mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, dukungan pembiayaan melalui kerja sama dengan perbankan, hingga pembukaan jalur distribusi untuk memperluas pasar.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menghadapi tantangan pertanian yang kerap terjadi, seperti fluktuasi harga pasar, gangguan cuaca, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa wilayah kecamatan.
Isu Lain dalam Sidang Paripurna
Selain pembahasan soal pertanian, Rapat Paripurna IX DPRD Kabupaten Sumba Timur turut membahas beberapa isu penting lain. Antara lain, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rencana renovasi kantor kecamatan, dan penanganan penyakit ternak yang berpotensi mengganggu produktivitas ekonomi lokal.
Bupati ULP menegaskan bahwa semua agenda pembangunan ini saling terkait. Ketahanan pangan, ekonomi petani, kesehatan hewan ternak, dan kinerja BUMD merupakan fondasi penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sumba Timur.
Dengan penegasan ini, pemerintah daerah berharap para petani merasa lebih tenang menghadapi musim panen mendatang. Kepastian harga dan penyerapan gabah diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.