KANALEKONOMI.ID — Presiden Prabowo Subianto memangkas Transfer ke Daerah (TKD) karena menemukan banyak pemerintah daerah tidak membelanjakan anggaran yang sudah ditransfer pusat. Ia menyebut dana itu kerap tersimpan di bank atau macet akibat konflik antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan pemangkasan itu disampaikan dalam program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Prabowo menilai pemerintah pusat perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara dipakai secara efektif. Efektivitas belanja daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan pengelolaan TKD.
Dana Tersimpan di Bank hingga Macet karena Konflik Politik Lokal
Kepala Negara mencontohkan sejumlah kasus anggaran daerah yang tidak dapat digunakan meski dananya sudah ditransfer. Ada dana yang justru tersimpan di perbankan, ada pula yang macet akibat perselisihan antara kepala daerah dan DPRD.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Ga dipakai," ucap Prabowo.
Ia menyebut pembangunan jembatan desa senilai Rp400 juta sebagai salah satu contoh anggaran yang seharusnya bisa segera dikerjakan. Namun karena persoalan di tingkat daerah, dana itu tidak kunjung dibelanjakan.
Transfer ke Daerah Diarahkan untuk Percepatan Pembangunan
Prabowo menegaskan tujuan transfer anggaran ke daerah adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dana yang menganggur di rekening pemda dinilai kontraproduktif terhadap target tersebut.
Kondisi ini, menurut Prabowo, perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat tidak bisa terus mentransfer anggaran jika daerah tidak memiliki kapasitas menyerapnya.
Pemangkasan TKD dan Respons Kementerian Keuangan
Kebijakan pemangkasan TKD berjalan bersamaan dengan rencana penambahan dana bagi sejumlah pemerintah daerah. Menteri Keuangan Purbaya tengah menunggu restu Prabowo untuk menambah TKD ke 490 pemda, terutama guna membayar gaji ASN.
Langkah itu menunjukkan pemerintah pusat tidak serta-merta memangkas seluruh transfer. Daerah yang memiliki kebutuhan mendesak, khususnya untuk belanja pegawai, tetap mendapat perhatian.
Namun Prabowo memberi sinyal bahwa pengelolaan anggaran daerah akan terus dievaluasi. Pemerintah pusat ingin memastikan dana yang dikirim ke daerah benar-benar sampai ke masyarakat, bukan tertahan di rekening bank atau tersandera konflik politik lokal.