JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwasanya tidak ada alasan bagi negara untuk merasa gengsi dalam menerima tawaran bantuan dari Malaysia guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Tidak ada alasan untuk melihat bantuan dari negara sahabat sebagai persoalan gengsi," ujar Dave, Jumat (11/9/2026).
Dave menerangkan, tawaran uluran tangan dari pihak Malaysia dalam penanganan karhutla sangat layak disambut baik.
Bantuan yang disiapkan oleh Malaysia mencakup operasi water bombing memakai helikopter, pesawat amfibi, hingga teknologi cloud seeding.
Dalam kondisi darurat bencana, menurut penilaian Dave, hal paling krusial yakni memastikan kobaran api lekas tertangani serta imbasnya bagi masyarakat, seperti gangguan penerbangan akibat paparan asap, dapat diminimalkan.
"Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya sendiri, namun dukungan yang dapat memperkuat penanganan di lapangan tentu dapat diterima sepanjang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Dave menyampaikan bahwasanya bentuk kerja sama seperti ini bukanlah hal baru, lantaran sudah sempat dibicarakan dalam forum pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026, serta komunikasi via telepon tanggal 24 Agustus 2026.
Ia pun mengklaim pihak Indonesia telah memberi lampu hijau izin melintas ruang udara guna proses penyemaian awan di kawasan perbatasan dengan koordinasi bersama TNI.
"Yang penting, seluruh proses tetap melalui koordinasi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanismenya jelas," kata Dave.
"Malaysia juga telah menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara bentuk dan cakupan bantuan akan diperinci setelah ada persetujuan resmi dari Indonesia. Jadi, kendali penanganan tetap berada di tangan Indonesia. Bantuan tersebut harus menjadi penguatan, bukan pengambilalihan," sambungnya.
Lebih jauh, Dave menggarisbawahi bahwa bantuan ini merupakan cerminan jalinan hubungan baik antarrekan negara tetangga.
Guna mengatasi persoalan lintas batas negara semacam asap dan karhutla, terlebih menyikapi ancaman El Niño yang diproyeksikan meningkat pada Oktober mendatang, komunikasi serta kolaborasi antabangsa amat krusial agar respons di lapangan berjalan lebih sigap.
"Sikap ini sejalan dengan semangat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang menjadi komitmen Indonesia bersama negara-negara di kawasan. Dengan penanganan yang terkoordinasi, dampak asap dapat diminimalkan sekaligus menjaga hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura yang selama ini turut terdampak," tegas Dave.
Oleh sebab itu, Dave memandang tidak ada alasan yang membuat Indonesia harus menolak tawaran Malaysia berdalih gengsi semata.
"Jadi, ukurannya sederhana: Jika bantuan tersebut dibutuhkan, tepat sasaran, dan dapat mempercepat pemadaman melalui koordinasi yang baik, tidak ada alasan untuk menolaknya hanya karena gengsi," imbuhnya.
Tanggapan BNPB Soal Bantuan Malaysia
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal membangun koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI guna mengkaji tindak lanjut atas tawaran Malaysia dalam membantu penanganan karhutla.
"Untuk tawaran bantuan Malaysia ini, tentu akan kami pelajari dan koordinasinya tentu dilakukan secara lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (10/9/2026).
Apabila telah diperoleh kepastian, BNPB bakal menyampaikan informasi ke pemerintah Malaysia terkait hal-hal apa saja yang dibutuhkan bagi penanggulangan karhutla.
Menurut pandangan Berton, setiap bentuk bantuan dari pihak mana pun wajib dikoordinasikan serta disepakati terlebih dahulu oleh kedua negara agar proses penyalurannya berjalan efektif.
"Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan," jelasnya.
Sejauh ini, Berton menyatakan bahwa BNPB amat mengapresiasi kesiapan serta solidaritas yang ditunjukkan Pemerintah Malaysia untuk mendukung Indonesia menangani karhutla.
