JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara berkembang wajib berpartisipasi aktif dalam perancangan tata kelola global supaya aspirasinya dapat diakomodasi pada beragam regulasi internasional.
“Apabila kami tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kami. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sewaktu mengawal Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).
Menurut Airlangga, keterlibatan negara berkembang pada proses negosiasi tata kelola global kian krusial di tengah dinamika lanskap geopolitik.
Indonesia, sambungnya, konsisten mendorong pembenahan berbagai lembaga multilateral supaya lebih tanggap terhadap perubahan dunia dan sanggup mewakili kepentingan negara berkembang secara adil.
Pembaruan tersebut meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hingga lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFIs).
Di ranah ekonomi, pembenahan sistem multilateral dianggap esensial di tengah maraknya perpecahan ekonomi global, ketidakpastian iklim perdagangan, dan pelbagai tantangan rantai pasok.
Indonesia menyuarakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, serta berlandaskan regulasi, sembari memberikan ruang pembangunan yang memadai untuk negara berkembang.
Dalam Keketuaan India 2026, BRICS turut mengulas sejumlah isu strategis, seperti penguatan struktur institusi BRICS, sektor ekonomi dan perdagangan, finansial internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi serta teknologi, hingga perubahan iklim dan lingkungan.
Pada sektor ekonomi, diskusi meliputi penguatan kerja sama keuangan, pengembangan skema Local Currency Settlement (LCS), pembentukan rantai pasok global yang tangguh, serta pemantapan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
Pada KTT BRICS hari pertama, Presiden Prabowo ikut serta dalam sesi khusus negara anggota BRICS bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.”
Presiden menggarisbawahi pentingnya membangun ketahanan secara bertahap, diawali dari tingkat nasional lalu diperkuat lewat kerja sama regional, hingga bermuara menjadi ketahanan bersama di tingkat internasional.
Prabowo turut menilai kekuatan kolektif BRICS mampu berkontribusi memperkokoh tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta membuka peluang pembangunan.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo menegaskan.
Sementara itu, KTT BRICS 2026 berlanjut ke hari kedua membawa agenda diskusi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota beserta mitra BRICS.
